Ini Sikap DPRK Aceh Utara Terkait Seleksi P3K Dan Tuntutan 2800 Tenaga Bakti
Aceh Utara – Pujatv.com : Sejumlah perwakilan Honorer R2 dan R3, bersama dengan perwakilan dari 2.800 bakti tenaga sukarela dari 32 Puskesmas dan aliansi honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, melakukan audiensi dengan komisi 1 dan Komisi 5 DPRK Aceh Utara. Kegiatan ini diselenggarakan berdasarkan surat edaran Kemenpan-RB tentang seleksi PPPK tahap kedua.
Audiensi ini diadakan dengan harapan agar para tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi dapat terdata dalam database bkn dan diberikan kesempatan ikut seleksi PPPK tahap kedua tanpa harus mengikuti tes. Menurut mereka, pelayanan dan pengabdian yang telah diberikan sejak tahun 2006 belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Para peserta audiensi menekankan bahwa langkah ini tidak hanya penting untuk pengakuan status, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan yang telah mereka berikan kepada masyarakat. Diharapkan, dengan adanya inisiatif ini pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan kepastian status kepegawaian bagi para honorer dan tenaga sukarela di sektor kesehatan, pendidikan dan teknis di Aceh Utara.
Ketua Komisi 1 Dprk Aceh Utara menyampaikan keprihatinan dan keluhan para honorer serta bakti tenaga sukarela. Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim khusus yang akan mengambil langkah-langkah konkret guna menyelesaikan persoalan ini.pengabdian yang telah dijalankan harus mendapatkan pengakuan dengan tercatatnya nama-nama mereka dalam database bkn sehingga nantinya dapat diangkat sebagai pppk tanpa melalui proses tes yang memberatkan.
Selain komisi 1 dan 5, audiensi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pejabat penting mulai dari pj bupati aceh utara, sekda, bkpsdm, dinas pendidikan dan perwakilan kepala dinas kesehatan aceh utara. Meskipun dihadiri oleh perwakilan tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi nyata dan inspirasi bagi para tenaga kesehatan yang selama ini merasa kurang mendapatkan perhatian serta kesempatan yang setara terkait permasalahan yang telah berlangsung selama ini.
