Surat Mualem untuk Presiden Dinilai Jadi Ujian Keseriusan Pemerintah Pusat terhadap Aceh
Lhokseumawe – Pujatv.com Surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan migas di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja South Andaman, dinilai menjadi momentum penting untuk menguji keseriusan pemerintah pusat dalam mengakomodasi kepentingan Aceh pada sektor energi.
Bagi sebagian kalangan, surat tersebut menjadi bentuk aspirasi terakhir Pemerintah Aceh agar pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah. Pengalaman masa lalu dalam pengelolaan Gas Arun juga menjadi salah satu latar belakang munculnya tuntutan tersebut.
Surat bernomor 500.16.7.2/7039 tertanggal 25 Juni 2026 itu memuat empat poin utama yang diajukan kepada Presiden.
Pertama, Pemerintah Aceh meminta peninjauan kembali besaran bagi hasil (split) dalam Plan of Development (POD) Lapangan Tangkulo yang saat ini disebut sebesar 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak. Pemerintah Aceh menilai skema tersebut masih perlu dirasionalisasi agar lebih mengakomodasi kepentingan nasional maupun daerah.
Kedua, Pemerintah Aceh mengusulkan agar pengolahan gas dilakukan di darat (onshore), tepatnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Ketiga, Gubernur Aceh meminta Presiden mengarahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meninjau dan merevisi persetujuan POD I Lapangan Tangkulo pada Wilayah Kerja South Andaman.
Sementara poin keempat adalah permintaan alokasi khusus minyak dan gas bumi bagi Aceh.
Terhadap surat tersebut, terdapat tiga kemungkinan respons dari pemerintah pusat.
Skenario pertama adalah seluruh atau sebagian tuntutan diakomodasi melalui pembentukan tim khusus yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, serta Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian dan revisi terhadap POD.
Kemungkinan kedua adalah pemerintah memberikan respons normatif dengan menyatakan akan mengkaji atau mengoordinasikan usulan tersebut tanpa mengubah substansi kebijakan yang telah berjalan.
Adapun kemungkinan ketiga adalah tidak adanya respons resmi sehingga proyek tetap dilanjutkan sesuai kesepakatan yang telah berjalan bersama Mubadala Energy.
Di sisi lain, perkembangan terbaru menunjukkan PLN telah menandatangani kontrak pembelian gas dari Mubadala dengan skema Hybrid FPSO, termasuk rencana pembangunan pipa sepanjang sekitar 80 kilometer menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di kawasan KEK Arun.
Perkembangan ini dinilai memperkecil peluang dilakukannya revisi terhadap Plan of Development yang telah disetujui sebelumnya.
Perubahan kebijakan secara mendasar juga dinilai berpotensi memengaruhi kepastian investasi. Jika terjadi perubahan terhadap kesepakatan yang telah berjalan, pemerintah dikhawatirkan menghadapi risiko terganggunya investasi hingga potensi sengketa hukum yang dapat berdampak terhadap iklim investasi sektor migas nasional.
Melihat perkembangan tersebut, tiga usulan Pemerintah Aceh diperkirakan akan menghadapi tantangan besar untuk direalisasikan.
Ketiga usulan tersebut meliputi perubahan persentase bagi hasil, pembangunan fasilitas pengolahan gas mentah di darat, serta revisi persetujuan POD Lapangan Tangkulo.
Sementara itu, peluang yang masih terbuka dinilai berada pada pengembangan kawasan industri berbasis gas melalui pembangunan fasilitas ORF di kawasan Blang Lancang, Lhokseumawe.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah model ORF seperti apa yang akan dibangun pemerintah bersama investor.
Apabila ORF hanya berfungsi sebagai fasilitas penerimaan, pengukuran, dan penyaluran gas menuju pembeli, manfaat ekonomi langsung bagi Aceh diperkirakan relatif terbatas.
Sebaliknya, apabila ORF dikembangkan dengan fasilitas penerimaan yang dilengkapi proses pengolahan awal (basic processing/sweetening) serta terintegrasi dengan kawasan industri hilir, maka nilai tambah ekonomi diyakini akan jauh lebih besar.
Konsep tersebut memungkinkan gas menjadi bahan baku bagi industri pupuk, petrokimia, pembangkit listrik tenaga gas, mini LNG, hingga berbagai industri turunan lainnya.
Pengembangan kawasan industri berbasis gas juga diperkirakan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah, serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh.
Keputusan pemerintah pusat terhadap surat Gubernur Aceh dinilai akan menjadi indikator penting mengenai arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Aceh.
Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga kepastian investasi yang telah berjalan. Namun di sisi lain, terdapat harapan agar pengelolaan migas di Aceh mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat daerah.
Karena itu, berbagai pihak menilai diperlukan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi Aceh melalui penguatan industri hilir dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
