Alfian: Pergub JKA Sudah Sepatutnya Dicabut, Desakan Datang dari Kepala Daerah hingga Mahasiswa
Banda Aceh – Pujatv.com Penolakan terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berbasis desil terus menguat dari berbagai kalangan di Aceh. Selain mahasiswa dan DPRA, sejumlah kepala daerah juga disebut mulai mengambil kebijakan yang melonggarkan penerapan aturan tersebut.
Sebelumnya, Ketua DPRA dalam rapat dengar pendapat bersama mahasiswa telah merekomendasikan agar Pergub Nomor 2 Tahun 2026 dicabut. Namun hingga kini, Pemerintah Aceh dinilai belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan tetap mempertahankan kebijakan JKA berbasis desil di seluruh Aceh.
Gelombang penolakan juga terus disuarakan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh. Mereka telah dua kali menggelar aksi demonstrasi menuntut pencabutan pergub yang dinilai bermasalah tersebut. Meski demikian, Pemerintah Aceh masih bertahan pada sikap untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan JKA berbasis desil.
Berdasarkan data yang diperoleh Puja TV, sedikitnya 10 kepala daerah di Aceh disebut telah mengambil langkah kebijakan agar layanan JKA tidak lagi sepenuhnya berdasarkan desil atau memberikan pelonggaran terhadap implementasi pergub tersebut.
Salah satu kepala daerah yang menyampaikan sikap tersebut adalah Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan.
Menanggapi kondisi itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai sudah saatnya Pemerintah Aceh mencabut Pergub Nomor 2 Tahun 2026 karena penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat.
Menurut Alfian, desakan pencabutan tidak hanya berasal dari mahasiswa, tetapi juga dari kepala daerah hingga lembaga legislatif yang merepresentasikan suara rakyat Aceh.
“Pergub ini sudah mendapatkan penolakan dari berbagai pihak. Karena itu pemerintah perlu segera mengambil langkah untuk mencabut aturan tersebut,” ujar Alfian.
Ia juga meminta DPRA mengambil langkah konstitusional agar Pemerintah Aceh segera mencabut pergub yang saat ini mulai diterapkan di sejumlah rumah sakit di Aceh.
Alfian menilai, polemik berkepanjangan terkait kebijakan JKA berpotensi berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat apabila tidak segera diselesaikan secara menyeluruh.
Tonton video selengkapnya di link berikut!
