Foto : Ist.

Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyampaikan klarifikasi terhadap temuan BPK RI terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Kasi Penkum Kejati Aceh H. Munawal Hadi, S.H., M.H. menyebutkan, sisa dana BTT untuk penanganan covid-19 Rp. 346.516.500 akibat salah transfer karena berbeda alamat tujuan rekening. Seharusnya ditransfer ke rekening Pemerintah Aceh, namun pihaknya malah menyetor ke rekening KPPN. Namun Kejati Aceh telah memperbaikinya dan telah menyetor kembali ke kas Pemerintah Aceh.

“Terkait pengadaan videotron, video conference, peralatan IT, dan laptop zoom telah selesai kami laksanakan, barang-barang tersebut beserta bukti dokumen telah kami serahkan kepada BPK RI,”beber H. Munawal Hadi, S.H., M.H. melalui keterangan tertulis yang diterima pujatvaceh.com Kamis, 27 Mei 2021.

Tujuan pengadaan alat-alat untuk memudahkan sosialisasi pencegahan covid-19 di satuan kerja Kejati Aceh. Pihaknya juga membantah terkait isu tidak mengajukan perubahan dan penyerahan RKB kepada PPKA.

“Kami sampaikan bahwa info tersebut tidak benar, karena pengajuan perubahan telah diajukan kepada PPKA,”Imbuhnya.

Munawal menambahkan, Awalnya dana BTT Kejati Aceh ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 440/1133/2020. Namun, setelah diajukan perubahan dengan nomor surat B-2865/L.1/Cu/09/2020 perihal permintaan perubahan uraian tahap keempat untuk tanggap darurat penanganan covid-19 yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

“Atas pengajuan perubahan tersebut, maka keluarlah keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1520/2020 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya,”ujarnya.

Terkait pajak penghasilan dari honorarium yang belum disetorkan ke Kas Negara, Kejati Aceh mengakui ada kesalahan jumlah penyetoran. Namun kesalahan tersebut telah diperbaiki dan telah disetorkan semuanya ke dalam Kas Negara.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments