Lhokseumawe – Pujatvaceh.com – Persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 14 karyawan unit donor darah (UDD) oleh pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh Utara pada 2 januari 2023, berbuntut panjang, selain akan menempuh jalur hukum, kasus ini juga   mendapat atensi dari Komnas HAM perwakilan Aceh .

Delapan dari empat belas karyawan yang di berhentikan sepihak oleh management PMI Aceh Utara melakukan zoom meeting dengan lembaga pemerhati ham tersebut pada 15 pebruari 2023 lalu.

Perwakilan Komnas HAM Aceh yang ikut meeting terdiri dari Komisioner Eka Azmiyadi sebagai pemantau aktivitas HAM, dan sari melati sebagai penata mediasi sengketa ham ahli pertama.

Menurut Doktor Fauzi Abu Bakar selaku mantan karyawan PMI Aceh Utara dalam pertemuan konferensi video itu, Komnas HAM meminta keterangan  dan pengumpulan alat bukti dari para korban PHK  untuk memudahkan komnas HAM melakukan verifikasi dan tindak lanjut terkait pemberhentian sepihak yang dialami para mantan karyawan UDD PMI Aceh Utara.

“Dari perwakilan Komnas HAM Aceh ingin mengklarifikasi, apakah yang diberitkan itu benar adanya atau tidak jadi kami sampaikan bahwa apa yang tertulis itu benar adanya bahwa kami diberhentikan secara dadakan kemudian tanpa ada peusangon dan juga tanpa SK pemberhentian, lalu di akhir pertemuan mereka mempertanyakan harapan apa yang kami perjuangkan. Yang pertama kami pikir adalah bahwa kami dengan masa kerja bahkan sampai 32 tahun kita berharap bahwa adanya semacam penghargaan dengan masa kerja mereka. Kemudian kita juga punya itikad baik, kita pernah mengirim suurat dari tanggal 20 Januari , dan sampai dengan sore hari ini kita belum mendapatkan respon apapun” ujar mantan karyawan PMI Aceh Utara, Dr. Fauzi Abu Bakar.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments