Lhokseumawe – Pujatvaceh.com – Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri sebagai Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia (SMNI), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, rabu siang. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan pihak dewan, terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dinilai tidak maksimal bahkan tidak dilakukan oleh pemerintah kota Lhokseumawe.
Beni Murdani, Ketua Serikat Mahasiswa Nasional Indonesia menyampaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya, seperti hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hingga pemenuhan kebutuhan yang layak. Namun dirinya menilai, hingga saat ini pemerintah kota Lhokseumawe belum melakukan hal tersebut secara maksimal.
Sehingga mereka mendesak DPRK Lhokseumawe untuk mengalokasi plot anggaran kaum disabilatas pada tahun anggaran 2022 yang memadai, dan melakukan evaluasi kembali terkait pendataan penyandang disabilitas setiap enam bulan sekali.
Selain itu, mereka juga meminta pihak dewan untuk mengevaluasi kembali kinerja dinas, terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, di kota Lhokseumawe.
”Dari dulu belum ada pemberitaan tentang kaum disabilitas sehingga semakin tertinggal ditambah lagi dengan daya fisik yang tidak memadai kemudian perhatian pemerintah yang tidak ada, hal tersebut yang sedikit aneh untuk pemerintah kota Lhokseumawe. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa kaum disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat biasa yang normal, karena mereka yang kekurangan fisik seharusnya mendapatkan perhatian khusus berupa pembinaan agar mereka dapat bertahan hidup berupa bantuan dana, namun sejauh ini masih minim” tutur Beni Murdani, Ketua SMNI.
Sementara itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe, T. Sofianus, mengakui bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah tersebut masih jauh dari harapan, sehingga kedepan pihaknya akan mendorong pemerintah kota Lhokseumawe, terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, karena menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat tanpa terkecuali.
“Sesuai dengan diskusi kami tadi dengan mahasiswa, masih jauh dari harapan dan kami dengan persoalan-persoalan yang kami sampaikan begitu banyak kendala-kendala dan juga kita kekurangan sehingga kita buka habis, paling tidak public mengetahui langkah-langkah DPRK kedepan apa yang diambil” ujar T. Sofianus, Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe.
