Tito Karnavian: Aceh Sudah Normal Secara Fungsional, Fasilitas Publik Masih Butuh Perhatian
Banda Aceh – Pujatv.com Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh menggelar rapat koordinasi dan evaluasi capaian penanganan serta percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan dihadiri Kepala Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Tito Karnavian, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap penanganan masa tanggap darurat hingga transisi pemulihan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pembahasan mencakup sektor pendidikan, perumahan, infrastruktur, pertanian, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Menurut Tito, kondisi Aceh saat ini sudah kembali normal secara fungsional. Aktivitas masyarakat, layanan pemerintahan, serta roda perekonomian mulai berjalan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sejumlah fasilitas dan layanan publik masih memerlukan pembangunan permanen agar proses pemulihan dapat berlangsung secara menyeluruh.
“Secara fungsional kondisi sudah normal, tetapi masih ada fasilitas publik yang membutuhkan perhatian dan pembangunan lebih lanjut,” ujarnya.
Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra selama tiga tahun ke depan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung ribuan program pemulihan yang pelaksanaannya akan dipantau secara berkala.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa seluruh sektor terdampak memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Namun, menurutnya, sektor pertanian dan jaringan irigasi menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat.
Ia juga menyoroti kondisi di Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Utara yang dinilai membutuhkan perhatian lebih karena termasuk wilayah dengan dampak bencana paling berat.
Pemerintah Aceh berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, sehingga seluruh fasilitas yang rusak akibat bencana dapat kembali berfungsi secara optimal dan mendukung aktivitas masyarakat.
