Pengurus Partai Aceh di Wilayah III Aceh Utara Tolak Pemecatan H. Muhammad Taib
Aceh Utara – Pujatv.com : Sejumlah pengurus Partai Aceh (PA) di wilayah 3 Kabupaten Aceh Utara menyampaikan penolakan keras terhadap pemberhentian atau pemecatan H. Muhammad Taib sebagai kader Partai Aceh. Penolakan ini disampaikan secara langsung dalam aksi audiensi dengan ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) partai Aceh di Kecamatan Samudra, Rabu, 09 April 2025 Kemarin.
Muhammad Taib, yang dikenal sebagai seorang tokoh di Aceh dan pernah menjabat sebagai Bupati Aceh Utara selama dua periode, mantan ketua Partai Aceh di Kabupaten Aceh Utara. Bahkan juga pernah menjabat sebagai bendahara GAM untuk wilayah pase dimasa konflik dahulu. Dirinya kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRA dari dapil 5, mewakili Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Tapi akhirnya diberhentikan secara sepihak oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai aceh tanpa alasan yang jelas. Padahal dirinya secara berjenjang patut duduk di kursi dpra periode ini. Hingga saat ini, para simpatisan dan pengurus partai di tingkat kecamatan mengaku tidak pernah diberitahu alasan pemecatan tersebut.
Ketua pimpinan sagoe Partai Aceh wilayah tersebut menyayangkan sikap partai yang dinilai tidak transparan. Pihaknya selaku pengurus dan simpatisan Partai Aceh merasa kecewa. Tidak ada informasi, tidak ada klarifikasi, tiba-tiba ada surat pemberhentian.
Selain itu, para pengurus juga menyerahkan surat penolakan resmi kepada dpw Partai Aceh Kabupaten Aceh Utara untuk diteruskan kepada Dpp Partai Aceh. Mereka meminta DPP untuk mencabut surat pemberhentian tersebut, dan mengkaji ulang keputusan yang dianggap tidak berdasar dan mencederai nilai-nilai demokrasi dan juga mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah memilih sosok cek mad sebagai wakilnya di parlemen.
Sementara respons dari ketua DPW Partai Aceh justru menuai kekecewaan lebih dalam. Saat audiensi, ketua DPW terkesan lepas tangan dan menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang DPP. Sikap tersebut menambah kekecewaan para kader di daerah yang merasa tidak dihargai kontribusinya dalam membesarkan partai.
Kasus pembegalan demokrasi ini menjadi preseden buruk pada internal Partai Aceh yang dinilai kurang komunikatif dan cenderung sentralistik dalam pengambilan keputusan. Para kader berharap ada perbaikan sistem dalam tubuh partai demi menjaga kepercayaan publik dan soliditas internal untuk kepentingan kontestasi politik di masa mendatang dan menjaga kepercayaan rakyat kepada Partai Aceh.
