Melalui Ketua MPR, Wagub Aceh Minta Pemerintah Hapus Sementara Barcode BBM di Aceh
Banda Aceh – Pujatv.com Delegasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, melainkan manifestasi nyata solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi pimpinan MPR RI bersama unsur Forkopimda Aceh serta kepala daerah terdampak bencana, dalam agenda penyerahan bantuan bagi delapan kabupaten/kota di Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah turut memaparkan kondisi terkini daerah-daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor pada November lalu.
Sejumlah kebutuhan krusial juga disampaikan kepada Ketua MPR RI, termasuk kesiapan menghadapi tradisi meugang menjelang Ramadan serta permintaan agar kebijakan penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi dihapus sementara selama masa transisi pemulihan bencana di Aceh.
Menurut Fadhlullah, penerapan kembali sistem barcode dinilai menghambat operasional alat berat dan memperlambat proses rehabilitasi infrastruktur, terutama menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri.
Ia menjelaskan, penerapan barcode BBM saat ini menimbulkan kendala serius di lapangan. Alat-alat berat yang bekerja untuk penanganan dampak bencana mengalami kesulitan mendapatkan BBM di SPBU, sehingga pekerjaan menjadi terhambat.
Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh masih berada dalam kondisi khusus. Hingga kini, empat kabupaten masih berstatus tanggap darurat, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Menanggapi permintaan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan dukungannya dan memastikan aspirasi Pemerintah Aceh akan diperjuangkan di tingkat pusat.
Muzani juga menilai pembatasan BBM melalui sistem barcode sangat berdampak terhadap kinerja alat berat yang beroperasi tanpa henti untuk pemulihan infrastruktur pascabencana. Alat-alat berat yang bekerja hingga 24 jam tidak terakomodasi oleh kuota BBM terbatas akibat sistem barcode, sehingga penghapusan sementara dinilai dapat mempercepat proses rehabilitasi.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Ketua MPR RI juga menyalurkan bantuan kemanusiaan sebanyak 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah bagi masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Bantuan tersebut akan disalurkan ke delapan kabupaten dengan rincian: Aceh Tamiang 2.000 paket, Aceh Timur 2.000 paket, Aceh Utara 2.000 paket, Pidie Jaya 1.500 paket, Bireuen 1.500 paket, Bener Meriah 2.000 paket, Aceh Tengah 2.000 paket, dan Gayo Lues 2.000 paket.
Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana menjelang Ramadan 2026.
