Banda Aceh – Pujatvaceh.com – Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mencatata Aceh dan Papua menorehkan rekor permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terbanyak yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah tersebut adalah Aceh 21 pelanggaran dan Papua mencapai sekitar 31 pelanggaran.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Panwaslih Aceh, Safwani tingginya angka permohonan PHPU di kedua provinsi ini diyakini karena berbagai faktor, seperti penyelenggaraan pemilu yang belum optimal dan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.
“Aceh dan Papua menjadi provinsi dengan permohonan PHPU terbanyak,” kata Safwani dalam kegiatan Evaluasi Hasil Pengawasan dan Penangana Pelanggaran Pemilu 2024 di Banda Aceh.
Ada beberapa penyelenggara pemilu yang tidak melaksanakan rekomendasi dan keputusan Panwaslih. Seperti KIP Pidie Jaya yang tidak melaksanakan keputusan terkait pembatalan pencalonan.
Selain itu, kata Safwani, Panwaslih Aceh telah menerima 190 temuan pelanggaran Pemilu 2024 sejak tahapan dimulai pada Juni 2022. Namun, tidak semua temuan tersebut dapat diregistrasi.
“Setelah melalui proses kajian awal hanya meregistrasi 83 laporan, dengan rincian 64 temuan dan 19 laporan dari masyarakat,” kata Koordinator Divisi Penanganan Safwani mengatakan, pihknya telah menyelesaikan 96 kasus pelanggaran, dengan 34 di antaranya merupakan pelanggaran administrasi dan administrasi cepat.
Pelanggaran administrasi biasa diselesaikan dalam waktu 14 hari, sedangkan pelanggaran administrasi cepat diselesaikan di lokasi kejadian pada hari yang sama.
“Salah satu contoh penanganan pelanggaran administrasi cepat adalah kasus laporan yang diajukan oleh caleg DPD RI Azhari Cage yang ditangani di lokasi rekapitulasi tingkat provinsi pada hari yang sama dengan laporan diterima,” ujarnya.
