Aceh Kembali Hadir di Forum Masyarakat Adat PBB, Tgk Fajri Krueng Ungkap Peran Dukungan Papua
New york — Pujatv.com Utusan masyarakat adat Aceh, Tgk. Fajri Krueng, kembali menghadiri forum internasional United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) 2026 yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.
Forum tahunan yang digelar setiap pertengahan April tersebut merupakan agenda tetap PBB yang membahas isu-isu masyarakat adat atau bangsa pribumi dunia, mulai dari hak penentuan nasib sendiri, perlindungan wilayah adat, hingga keterlibatan generasi muda masyarakat pribumi di berbagai kawasan dunia.
UNPFII dihadiri ribuan delegasi masyarakat adat dari berbagai negara serta pejabat tinggi PBB, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.
Forum ini berlandaskan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi atau United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang diadopsi pada 13 September 2007. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat pribumi memiliki kedudukan setara dengan kelompok masyarakat lainnya serta berhak atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka.
Tgk. Fajri Krueng mengungkapkan, selama empat tahun terakhir Aceh telah ikut berpartisipasi dalam forum tersebut. Namun hingga kini, nama Aceh disebut belum tercantum secara resmi sebagai delegasi tersendiri dalam forum internasional itu.
Menurutnya, selama ini delegasi Aceh masih bergabung bersama delegasi masyarakat adat Papua agar dapat memperoleh ruang berbicara dalam forum tersebut.
“Memang tidak mudah untuk bisa masuk dan berbicara dalam forum ini. Ada banyak persyaratan administrasi dan proses verifikasi yang harus dipenuhi,” ujar Tgk. Fajri Krueng usai berakhirnya agenda UNPFII 2026 pada 1 Mei lalu.
Ia menambahkan, proses untuk mendapatkan pengakuan resmi membutuhkan waktu panjang serta dukungan jaringan internasional yang kuat.
Dalam forum tersebut, delegasi Aceh juga mendapat dukungan dari perwakilan masyarakat adat Papua Barat atau West Papua. Salah seorang delegasi Papua, John Anari, mengungkapkan alasan pihaknya menggandeng Aceh dalam agenda internasional tersebut.
Menurut John, terdapat kesamaan pengalaman dan perjuangan masyarakat adat di berbagai wilayah yang dinilai perlu disuarakan bersama di tingkat global.
Kehadiran delegasi Aceh di forum PBB tersebut menjadi perhatian tersendiri, mengingat isu masyarakat adat kini semakin mendapat sorotan dalam pembahasan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan di tingkat internasional.
