Kondisi Imigran Rohingya Memprihatinkan, Ketua Satgas Sorot Kinerja UNHCR

LHOKSEUMAWE – PUJATVACEH.COM – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Imigran Rohingya kota Lhokseumawe, meminta lembaga PBB untuk pengungsi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), bertanggung jawab terhadap kondisi ratusan imigran Rohingya yang saat ini sangat memprihatinkan, ditempat pengungsian sementara Balai Latihak Kerja (BLK), desa Meunasah Mee Kandang, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe.

Ketua Satgas Penanganan Imigran Rohingya kota Lhokseumawe, Ridwan Jalil mengatakan, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan UNHCR terkait penanganan imigran Rohingya, namun dalam penanganannya sering tidak sesuai dengan yang diharapakan.

Salah satunya seperti kondisi kebersihan di lingkungan pengungsian yang sembraut akibat tumpukan sampah, serta tempat tinggal ratusan imigran rohingya yang tidak ditata dengan baik.

“Saya sudah minta kepada UNHCR agar segera melakukan MoU dengan DLK terkait kebersihan di lingkungan pengungsian, namun sampai saat ini UNHCR belum melakukan hal itu, ujar Ridwan”.

Menurutnya, Pihak Satgas selalu meminta UNHCR agar melakukan MoU dengan Instasi terkait. Misalnya terkait kesehatan imigran Rohingya, mereka bisa melakukan Mou dengan Dinas Kesehatan, bahkan terkait dengan kasus Covid-19 di lingkungan pengungsian tersebut.

Kepala Dinas Sosial kota Lhokseumawe itu juga menilai bahwa, pihak UNHCR tidak melaksanakan Mandatnya dengan benar terkait penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe.

Pihaknya juga telah menyurati perwakilan UNHCR di Jakarta, karena lembaga tersebut merupakan penanggung jawab camp, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat. Sementara pemerintah kota Lhokseumawe hanya memberikan fasilitas.

Terkait banyaknya imigran rohingya yang kabur beberapa waktu lalu, Ridwan menilai seakan-akan pihak UNHCR tidak mengetahui hal tersebut.

“Saya malah sering tidak menerima laporan kehilangan atau kaburnya para pengungsi dari pihak UNHCR, saya malah menerima laporan dari pihak posko keamanan, sebut Ridwan jalil”.

Menurutnya, dengan terbentuknya Satgas Penanganan Imigran Rohingya, semua informasi bisa melalui Satgas. Namun saat ini pihak Satgas saja sulit mendapatkan infromasi dari UNHCR.

Dirinya berharap agar pihak UNHCR lebih terbuka dan profesional, mengingat mereka merupakan penerima mandat tentang pengungsi sehingga imigran rohingya ini di sama-sama bisa ditangani