ACEH BARAT – PUJATVACEH.COM – Para tokoh mantan petinggi gerakan aceh merdeka atau GAM mendesak pemerintah pusat, untuk segera menyelesaikan sejumlah butir-butir kesepahaman dan perjanjian perdamaian yang sudah disepakati antara gam bersama Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 agustus 2005 lalu di helsinki, finlandia.
Hal tersebut disampaikan pada kegiatan rapat pimpinan atau rapim partai aceh yang berlangsung di hotel meuligoe, Meulaboh – Aceh Barat. Penyelesaian ini guna merawat perdamaian aceh yang sudah berjalan selama 15 tahun agar tetap terjaga dengan baik.
Para tokoh GAM meminta kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Aceh, untuk benar – benar memperjuangkan MouHelsinki dan segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar seluruh butir-butir kesepahaman dan perjanjian perdamaian dapat direalisasikan.
Foto : Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-haytar dan Eks Panglima GAM Muzakir Manaf Serta para petinggi GAM sedang kusyuk berdoa dalam acara Rapim Partai Aceh di Hotel Meuligoe di Aceh Barat
Menurut ketua umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf atau lebih dikenal dengan mualem, Partai Aceh punya rasa tanggung jawab untuk mengawal implementasi butir – butir kesepakatan perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia.
Mualem mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA agar lebih giat dalam melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat di jakarta. Agar semua butir perjanjian perdamaian aceh bisa segera dituntaskan.
“Partai Aceh punya tanggung jawab untuk mengawal implementasi kesepakatan damai antara GAM dan Pemerintah Indonesia,” Kata Muzakir Manaf, Ketua Umum DPP Partai Aceh yang juga Mantan Panglima GAM.
“Pemerintah Aceh dan DPRA harus lebih giat dalam melobi Pemerintah Pusat agar segera menuntaskan butir Mou Helsinki,”tuturnya.
Sementara itu tuha peut Partai Aceh Malek Mahmud Al-Haytar yang saat ini menjabat sebagai Wali Nanggroe Aceh mengatakan, saat ini ada beberapa butir mou helsinki yang belum dipenuhi oleh pemerintah pusat diantaranya terkait lambang dan bendera aceh.
“Lambang dan Bendera Aceh belum dipenuhi oleh pemerintah pusat,”Ungkap Malik Mahmud, Wali Nanggroe Aceh pengganti Wali Nanggroe Aceh Almarhum Tgk. Hasan Tiro yang telah Mangkat.
Sebagai tokoh yang ikut dalam perundingan mouhelsinki, Malik Mahmud Al-Haytar memiliki tanggungjawab moral kepada seluruh masyarakat aceh, termasuk di dunia internasional.
Saya berharap agar perjanjian tersebut dapat diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dengan sebenar-sebenarnya. Agar hak aceh yang sudah disepakati dan dituangkan di dalam perjanjian damai dapat segera direalisasikan,”kata Wali Nanggroe Penuh Harap.
