Mualem Buka Musrenbang RKPA 2027, Tekankan Pemulihan Pascabencana Butuh Dukungan Pusat
Banda Aceh — Pujatv.com Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).
Musrenbang yang digelar oleh Bappeda Aceh tersebut menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah pembangunan Aceh dengan kebijakan nasional, sekaligus merumuskan program prioritas daerah.
Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa RKPA memiliki peran penting untuk memastikan program pembangunan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Tahun ini kita fokus pada percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Tema tersebut dinilai relevan dengan kondisi Aceh saat ini yang masih menghadapi dampak bencana, terutama banjir. Sejumlah pihak juga menilai pendekatan pembangunan pascabencana harus terukur dan berkelanjutan agar tidak sekadar menjadi konsep di atas kertas .
Kebutuhan Anggaran Capai Rp40 Triliun
Mualem mengungkapkan, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan menyeluruh. Namun, kemampuan anggaran saat ini dinilai belum mencukupi.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat masih terbatas pada bantuan dasar seperti sandang dan pangan, sementara rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur belum berjalan optimal.
“Semua unsur harus memikirkan solusi terbaik untuk Aceh,” katanya.
Infrastruktur dan Kemiskinan Jadi Sorotan
Mualem juga menyoroti dampak banjir yang memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.
Di sejumlah wilayah pedalaman, masyarakat bahkan masih harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai akibat minimnya infrastruktur jembatan.
Padahal, Musrenbang sendiri merupakan tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas program daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran .
Ancaman Lingkungan dan Kuala Dangkal
Selain infrastruktur, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian. Mualem menyoroti kondisi sungai yang melebar serta kuala di kawasan pesisir yang mengalami pendangkalan.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi memperparah banjir karena aliran air dari hulu terhambat menuju laut. Dampaknya juga dirasakan nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut.
Pemerintah Aceh, kata dia, telah berupaya mendapatkan izin pengerukan kuala dari pemerintah pusat. Untuk itu, ia meminta dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia agar penanganan dapat segera dilakukan.
Harapan Perubahan Nyata
Melalui Musrenbang RKPA 2027, Pemerintah Aceh berharap lahir kebijakan konkret yang mampu mempercepat pemulihan daerah serta mencegah dampak bencana yang lebih besar di masa mendatang.
“Semuanya tahu kondisi ini. Kita berharap perubahan bisa terjadi secepat mungkin,” ujar Mualem.
