Aceh Barat – Pujatvaceh.com – Berdasarkan surat keputusan atau SK Bupati Aceh Barat Nomor 135 Tahun 2022, tentang penerima bantuan lahan untuk korban konflik dan eks kombatan GAM di Aceh Barat, menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, serta membuat pihak dewan menyoroti hal tersebut.
Terdapat sebanyak lima ratus lebih daftar calon penerima lahan pertanian, baik dari mantan kombatan GAM dan korban imbas konflik, masing – masing seluas dua hektare, yang berlokasi di Kecamatan Woyla Timur.
Wakil Ketua DPRK Kabupaten Aceh Barat, Ramli SE, menduga adanya sejumlah pejabat di lingkup pemerintah daerah, yang masuk ke dalam daftar nama calon penerima jatah tanah eks kombatan GAM tersebut.
Nama – nama pejabat yang diduga masuk ke dalam lampiran SK Bupati Aceh Barat Nomor 135 Tahun 2022, tentang penerima bantuan lahan untuk korban konflik dan eks kombatan GAM, yaitu Nomor 498 Marhaban Selaku Sekda Aceh Barat, Nomor 439 Mawardi Selaku Kabag Hukum dan Pemerintahan, Nomor 413 Danil Adrial Sebagai Kadis Peternakan, Nomor 429 Nurasyidah dan 524 Abdul Rani masing – masing seorang PNS, serta beberapa orang lainya yang diduga tidak layak menerima bantuan tanah tersebut.
“Masalah bantuan tanah untuk Kombatan GAM, itu banyak tidak tepat sasaran. Kita punya data sekarang yang akurat, itu ada sebagian kepala dinas mendapatkan jatah 2 hektar. Data akurat sama kami kalo perlu kami berikan fotocopynya. Yang kita pegang adalah jawaban bupati, dalam pandangan umum PAN mempertanyakan bahwa ada mantan Kombatan GAM mendapatkan tanah tersebut. Dibantah dengan jawaban Bupati katanya tidak ada. Ini sesuai dengan SK itu kita pegang, malahan SK itu kita ambil di dinas Pertanahan, bukan jatuh dari langit dia” Ujar Ramli SE, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat.
Menganggapi hal itu, Bupati Aceh Barat Ramli MS, mengaku tidak tahu bahwa di dalam lampiran SK tersebut, ada nama – nama Kepala Dinas dan pejabat lainya. Namun pihaknya akan melakukan pengecekan ulang untuk mencoret nama-nama tersebut dari daftar calan penerima.
Menurutnya, bantuan lahan pertanian itu tidak hanya untuk mantan kombatan GAM saja, namun juga diberikan kepada masyarakat yang terkena imbas konflik.
“Yang naik ke Bupati kan nama, tidak tertera bahwa disitu ada kepala dinas. Kita tidak mengetahui sejauh itu. Itu tulisan banyak dibuat, kita coret mereka. Disitu bantuan untuk Kombatan dan imbas konflik. lalu apakah dia keluarga militer, apakah dia keluarga ASN. Itu mereka berhak dapat, mungkin ASN ada yang dibakar rumah, itu kan terimbas, ada juga tentara yang mungkin juga terbakar rumah itu juga imbas daripada konflik. Jika ada salah akan dicoret” Kata Ramli MS, Bupati Aceh Barat.
