Polemik Tambang Emas, Perusahaan Berizin Dipaksa Berhenti, yang Ilegal Didesak Beri Izin
Aceh Barat – Pujatv.com : Perbedaan sikap masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, terus menimbulkan polemik. Sebagian masyarakat menolak keras segala bentuk kegiatan tambang. Namun sebagian lainnya justru mendesak pemerintah untuk memberikan izin tambang rakyat demi keberlangsungan ekonomi mereka.
Pasca ultimatum Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menegaskan akan menutup semua tambang emas ilegal di wilayah Aceh, masyarakat di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, menunjukkan reaksi berbeda.
Di satu pihak, kelompok masyarakat di Desa Tutut mengaku bahwa aktivitas tambang rakyat selama ini telah menjadi sumber penghasilan utama mereka.
Warnina, salah seorang warga setempat, menyebutkan banyak keluarga saat ini kehilangan mata pencarian setelah tambang dihentikan. Mereka tidak menolak aturan, tapi berharap ada kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat kecil.
Mereka mengakui jika tambang rakyat ditutup total, maka akan bingung ingin mencari nafkah di mana.
Mereka berharap pemerintah dapat menata kembali sistem pertambangan rakyat dengan pengawasan yang ketat agar tetap ramah lingkungan dan sesuai ketentuan hukum.
Namun, kelompok masyarakat lain yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Krueng Woyla atau AMPKW justru menolak keras segala bentuk aktivitas pertambangan emas, baik yang legal maupun ilegal.
Aktivitas tambang emas dianggap sudah menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai. Mereka menolak keras segala bentuk pertambangan emas di kawasan Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Pante Ceureumen, dan Kecamatan Woyla.
Koordinator AMPKW, Dwie Abdullah, mendesak pemerintah Aceh, Bupati dan DPRK Aceh Barat, untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang baik perusahaan yang telah ada izin maupun yang tambang ilegal demi menyelamatkan lingkungan dan sumber air masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Pansus DPRK Aceh Barat, Ramli, menyatakan akan memperjuangkan kehadiran tambang rakyat demi meningkatkan kesejahteraan warga.
Pihaknya juga akan melayangkan surat ke Gubernur Aceh untuk meminta tambang ilegal dapat diubah statusnya menjadi tambang rakyat.
Namun, di saat bersamaan, Tim Pansus juga melakukan penyelidikan terhadap dua perusahaan yang telah memiliki izin, yaitu PT Koperasi Putra Putri Aceh (PT KPPA) dan PT Megalanic Garuda Kencana (PT MGK), yang dituding menyebabkan kerusakan lingkungan.
Sikap Tim Pansus DPRK ini dinilai tidak konsisten karena di satu sisi mereka ingin tambang ilegal diberikan izin, namun di sisi lain mendesak agar izin dua perusahaan legal tersebut dicabut.
Polemik ini kini menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh yang dihadapkan pada dilema antara menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
Aktivitas pertambangan emas di kawasan Sungai Mas, Pante Ceureumen, dan Woyla memang telah lama menjadi isu sensitif. Selain menimbulkan dampak lingkungan, kegiatan tambang juga kerap memicu konflik sosial dan masalah hukum terkait izin tambang.
