LHOKSEUMAWE – PUJATVACEH.COM – Sejumlah pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Lhokseumawe beraudiensi ke DPRK Kota Lhokseumawe. Kedatangan perwakilan para pahlawan tanpa tanda jasa ini untuk menyampaikan beberapa kondisi terkini pendidikan Kota Lhokseumawe khususnya di masa pandemi.
Berbagai kendala teknis yang dirasakan guru disampaikan secara terbuka kepada anggota Komisi D DPRK Kota Lhokseumawe, salah satunya mengenai pemerataan guru yang hingga kini masih belum berjalan, akibatnya ada sekolah yang cuma memiliki 3 (tiga) tenaga pendidik dari ASN.
Begitu juga soal gaji terhadap guru honorer yang dinilai belum menyentuh akar persoalan dari segi penghasilan, di sampaikan juga oleh para pengurus kepada Wakil Ketua Dprk Kota Lhokseumawe T. Sofianus.
Bahkan, para guru meminta agar adanya perlindungan hukum yang konkrit dari pemerintah terhadap para guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari di sekolah, agar para guru merasa nyaman dalam beraktivitas dan semakin peduli pada perkembangan siswa
“Sampai saat ini organisasi PGRI Lhokseumawe sama sekali belum mempunyai gedung untuk menjalankan berbagai program untuk membantu para pendidik di Kota Lhokseumawe” ujar Fakhrurrazi, Ketua PGRI Kota Lhokseumawe.
Sementara itu, Wakil Ketua Dprk Kota Lhokseumawe T Sofianus yang langsung memimpin pertemuan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari PGRI Kota Lhokseumawe. Bahkan untuk mendapatkan kondisi riil, para wakil rakyat dari Komisi D akan turun kelapangan untuk melihat langsung berbagai kendala pendidikan yang dirasakan oleh para guru Kota Lhokseumawe.
“Ada beberapa kendala yang sudah kami terima saat audiensi, seperti pendapatan yang belum merata, dan kami harapkan Pemko Lhokseumawe agar memperhatikannya. Nantinya, kami turun langsung untuk melihat kondisi para guru yang ada di Kota Lhokseumawe” pungkasnya.
