Rusak lingkungan, DPRK Aceh Barat rekomendasikan tutup tambang emas sementara
Aceh Barat – Pujatv.com : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, mengeluarkan keputusan tegas untuk menutup sementara aktivitas pertambangan emas yang dikelola oleh PT Megallanic Garuda Kencana (MGK) dan PT Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA).
Penutupan ini diambil setelah berbagai polemik dan aspirasi masyarakat yang muncul, terkait dampak negatif yang diduga telah merusak lingkungan dari operasional kedua perusahaan tersebut.
DPRK Aceh Barat terpaksa mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara aktivitas tambang emas PT MGK dan PT KPPA yang beroperasi di kawasan Kecamatan Woyla dan Kecamatan Sungai Mas, sebelum diterbitkannya rekomendasi teknis atau rekomtek dari instansi terkait.
Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, Dinas ESDM dan DPMPTSP Provinsi Aceh, Dinas LHK Aceh Barat, serta unsur lainnya.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan akibat banyaknya persoalan yang harus dibenahi sebelum aktivitas tambang kembali diizinkan.
Selain adanya tanggung jawab dan dokumen yang harus dilengkapi oleh kedua perusahaan, aktivitas tambang juga telah berdampak kerusakan lingkungan yang cukup serius di sekitar lokasi tambang. Penutupan ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi untuk menjaga keselamatan rakyat dan kelangsungan alam.
Sebelumnya, sejumlah warga di kawasan operasional tambang mengeluhkan kerusakan lingkungan, termasuk tercemarnya sumber air dan kerusakan lahan pertanian. Mereka juga takutkan risiko banjir dan longsor yang mungkin terjadi akibat penambangan yang diduga tidak sesuai prosedur.
Untuk memastikan hal tersebut, DPRK bersama pemerintah daerah, Dinas ESDM, DLH dan DPMPTSP Provinsi Aceh, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan masyarakat akan turun langsung ke lokasi pada pekan depan.
Selanjutnya, DPRK akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait izin usaha, kewajiban perusahaan kepada daerah, serta program tanggung jawab sosial yang harusnya dilaksanakan.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Penyelamatan Krueng Woyla atau AMPKW, Dwie Abdullah mengatakan pihaknya mendukung DPRK untuk menutup aktivitas pertambangan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan abrasi dan banjir.
