Safrizal ZA: Aceh Masih Berstatus Transisi Darurat hingga Juli 2026
Banda Aceh – Pujatv.com Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang akurat terkait proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Hal tersebut disampaikan Safrizal saat menghadiri Workshop Kreator Informasi Lokal yang digelar Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Hermes Palace Hotel, Kota Banda Aceh, Selasa (12/5/2026).
Dalam sambutannya, Safrizal menilai peran pers dan penyebar informasi sangat penting di era keterbukaan informasi saat ini. Menurutnya, arus informasi yang begitu cepat harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan data dan fakta kepada masyarakat.
“Informasi saat ini dapat dibuat dan disebarluaskan dari mana saja. Karena itu, dibutuhkan tanggung jawab agar informasi yang disampaikan benar-benar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,” ujar Safrizal.
Ia juga mengapresiasi pelaksanaan workshop tersebut karena dinilai mampu mendorong lahirnya kreator informasi yang edukatif, informatif, dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
Safrizal mengatakan, Posko Wilayah PRR berkomitmen mendukung para kreator informasi dengan menyediakan data dan perkembangan terbaru terkait penanganan pascabencana di Aceh secara berkala.
Menanggapi opini publik yang menilai proses pemulihan bencana berjalan lamban, Safrizal menegaskan pemerintah terus bekerja melakukan percepatan penanganan. Namun, luasnya wilayah terdampak, kondisi geografis, hingga beragam kebutuhan masyarakat menjadi tantangan tersendiri di lapangan.
Menurutnya, pembangunan kembali pascabencana tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena harus melalui proses verifikasi legalitas lahan serta kajian tingkat kerawanan wilayah.
“Pembangunan kembali harus dipastikan aman dan tepat agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” katanya.
Safrizal juga mengungkapkan bahwa saat ini Aceh masih berada dalam status transisi darurat hingga Juli 2026. Pemerintah fokus pada sejumlah program prioritas, mulai dari pembangunan hunian sementara, penyediaan pangan, layanan kesehatan, hingga pembangunan hunian tetap komunal di sejumlah wilayah terdampak.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai kebutuhan infrastruktur untuk menghadapi potensi El Nino kering pada Agustus mendatang.
“Infrastruktur seperti sumur bor, perbaikan sawah, dan revitalisasi sungai juga terus dipersiapkan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan,” ujar Safrizal.
