LHOKSEUMAWE – PUJATVACEH.COM Puluhan keuchik  yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten setempat pada Senin sore (30/11/2020).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan terkait wacana pemangkasan jerih aparatur desa sebesar  lima puluh persen untuk tahun 2021 mendatang.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Aceh Utara mendatangi kantor DPR Kabupaten setempat guna mengeluhkan terkait wacana pemotongan gaji aparatur desa sebesar lima puluh persen untuk tahun 2021 mendatang.

mereka mepertanyakan hal tersebut kepada pihak pemerintah kabupaten Aceh Utara yang di fasilitasi langsung oleh dewan kabupaten setempat.

Ketua Apdesi Aceh Utara Abubakar mengatakan  sebelumnya beredar isu akan adanya pemangkasan jerih aparatur mulai dari lima puluh hingga tujuh puluh persen maka pihaknya menolak wacana tersebut.

Menurut Abubakar pihaknya lebih setuju dibayar 9 bulan dari total 12 bulan sehingga sisanya menjadi utang dari Pemkab Aceh Utara untuk diajukan kemana saja yang disahkan secara regulasi.

“Wacana pengurangan honorium itu mulai dari sekdes, kepala dusun, hingga aparatur desa lainnya akan dilakuakan pemangkasan, perkiraan mereka jika sekarang jerih untuk aparatur dusun dibayar sekitar Rp 1 juta ketika wacana pemangkasan itu terjadi maka honorium yang diberikan sekitar Rp 400 ribu rupiah saja,” Tambah Abubakar.

Menanggapi hal itu Asisten Satu Setdakab Aceh Utara Dayan Albar mengatakan Apdesi meminta agar jerih payah aparatur desa di sesuaikan kembali namun kondisi pada tahun 2020 dengan 2021 berbeda, pada tahun 2020 pemerintah pusat mentransfer dana sebesar Rp 75 milyar.

Dayan menambahkan jumlah tersebut bukan dipotong namun tidak ditransfer sama sekali sehingga beban dari APBK yang harus ditanggulangi sehingga pihaknya harus merasionalkan kembali serta ada juga yang dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

“Terkait tuntutan Apdesi, pihaknya harus mengkaji kembali sesuai dengan ketentuan dan aturan, apabila sumber dana tidak memungkinkan maka harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Dayan.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments