Aceh Barat – Pujatvaceh.com- Penjabat Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, berencana melakukan perombakan terhadap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kabupaten Aceh Barat.

Rencana perombakan TPID ini dilakukan Mahdi Efendi, setelah dilakukannya evaluasi terhadap TPID dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Pasalnya secara data yang dikeluarkan BPS,  Kota Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) mencapai 7,56 persen secara year on year (YoY) pada Oktober 2022 dan ini lebih tinggi dibandingkan Banda Aceh dengan inflasi 6,92 persen dan kota Lhokseumawe 5,66 persen.

“Kita akan segera melakukan revisi terhadap TPID karena hingga saat ini belum bekerja maksimal dalam mengendalikan inflasi yang terus terjadi,” kata Mahdi, kepada wartawan belum lama ini.

Selain itu, Mahdi, beralasan perombakan terhadap TPID dilakukan selain tingginya inflasi di Aceh Barat dibandingkan dua kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai kota inflasi di Aceh yakni Banda Aceh dan Lhokseumawe di dalam TPID tersebut tidak melibatkan TNI/Polri.

Selain itu, kata dia, untuk mengendalikan inflasi di daerah ia juga berencana membuka sekretariatan dalam pengendalian inflasi daerah tersebut.

“Selama ini Polri kan tidak dilibatkan dalam tim, meski mereka selalu membantu namum jika tidak masuk tim kan juga rekan rekan Polri kan tidak maksimal, sehingga dengan masuknya polisi dalam tim inflasi bisa segera di kendalikan,” sebutnya.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani, menolak rencana Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, yang ingin melibatkan TNI/Polri dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Kata Hamdani, upaya melibatkan dua instansi vertikal tersebut menunjukkan ketidak mampuan Mahdi Efendi dalam menjaga situasi harga barang di daerah dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

“Sebelum merombak TPID, saya minta agar Pj Bupati pelajari dulu aturan terhadap pembentukan TPID. Sebab semua daerah itu tidak melibatkan TNI/Polri dalam TPID,” kata Ketua YARA Perwakilan Aceh Barat, Hamdani, Selasa, 22 November 2022.

Kata Hamdani, harusnya yang dilakukan Mahdi Efendi, selaku pemimpin daerah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi selain merombak TPID mampu meningkatkan pendapatan masyarakat per kapita sehingga meski terjadi inflasi daya beli tetap tinggi.

“Memang saat ini dalam mengendalikan harga pemerintah melakukan pasar murah. Tapi yang harus diingat itu peran terpenting bagaimana Pj Bupati mampu mengarahkan instansi terkait dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan menjamin pendapatan perkapita masyarakat meningkat, jadi saat harga kebutuhan pokok tinggi dan terjadi inflasi daya beli tetap stabil,” ucapnya.

Hamdani, menyebutkan terlibatnya TNI/Polri dalam TPID juga bukan solusi dalam pengendalian harga kebutuhan pokok, apalagi mengingat tugas dua instansi vertikal ini jelas untuk menjaga situasi ancaman keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat sesuai tupoksi dua lembaga itu.

Ucap Hamdani, selama ini dalam memantau harga TNI/Polri memang sudah dilibatkan dalam satgas pangan, dengan tujuan juga memantau harga pangan.

Merujuk data yang dikeluarkan BPS yang menyebutkan inflasi yang terjadi di Aceh Barat dengan angka mencapai 7, 56 persen secara YoY dan tertinggi di Aceh maka sudah seharusnya ada langkah yang bisa memberikan kesan impresif, bukan malah menyalahkan TPID.

“Pj harus memiliki langkah impresif atau kesan yang membuat masyarakat haru dalam kerja Pj dalam pengendalian inflasi, bukan merombak yang sudah ada. Karena secara aturan dimana-mana tim TPID itu terdiri dari Kabag Ekonomi setdakab/Prov, Disperindag, BPS dan Perbankan. Jadi cukup bangun sinergisitas saja dengan Satgas Pangan yang didalamnya sudah mencakup juga TNI/Polri. Jadi tolong pelajari dulu aturan,” imbuhnya.[*]

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments