500 Ton Bantuan Terkunci di Malaysia: Abu Salam Sebut Pemerintah Pusat Sibuk Seremonial, Lupa Nyawa yang Terisolir
Banda Aceh – Pujatv.com Memasuki hari ke-46 pasca banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, duka masih menyelimuti wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 1.182 jiwa meninggal dunia, 145 orang dinyatakan hilang, dan ratusan ribu warga masih bertahan di pengungsian.
Namun di tengah krisis kemanusiaan tersebut, muncul ironi yang melukai rasa keadilan masyarakat Aceh. Sebanyak 500 ton bantuan logistik dari masyarakat Aceh di Malaysia hingga kini masih tertahan dan terkunci di Negeri Jiran. Bantuan itu terjebak di 20 titik pengumpulan tanpa kepastian pengiriman.
Hingga Minggu malam, 11 Januari 2026, belum ada kapal, belum ada izin resmi, dan belum ada solusi konkret dari pemerintah pusat. Sementara wilayah-wilayah terisolir di Aceh masih belum mendapatkan akses bantuan yang layak.
Anak-anak masih kelaparan, ibu-ibu terus menangis di posko pengungsian, sementara pemerintah pusat dinilai sibuk berdebat soal istilah—apakah bencana ini berstatus “prioritas nasional” atau “bencana nasional”. Perdebatan yang dinilai jauh dari urgensi penyelamatan nyawa manusia.
Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Khusus Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi alias Abu Salam, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah pusat. Ia menilai pemerintah gagal merespons cepat masuknya bantuan logistik dari luar negeri.
“Bantuan logistik ini sudah tertahan sejak awal Desember 2025. Sampai Januari 2026 belum ada respons konkret dari pemerintah pusat. Banyak wilayah masih terisolir dan belum mendapat bantuan layak. Proses rekonstruksi pemerintah pusat terlalu banyak seremonial,” ujar Abu Salam.
Ia memastikan, seluruh bantuan tersebut telah siap dikirim kapan saja. Logistik itu terkumpul di 20 titik di Malaysia, berasal dari solidaritas masyarakat Aceh di perantauan, mulai dari Kuala Lumpur hingga Seremban.
“Itu bukan sekadar beras atau mie instan. Itu adalah harapan,” tegasnya.
Ketua Sabena Komuniti Aceh Malaysia, Saiful Bahri alias Bos Pon, bersama perwakilan Aceh Malaysia di Kuala Lumpur, Datuk Mansyur Usman, menyebut total bantuan yang terkumpul mencapai 500 hingga 600 ton dan telah siap sejak 17 Desember 2025.
“Barang ini tidak bisa disimpan terlalu lama. Banyak bahan pangan punya masa simpan terbatas. Nilainya puluhan miliar rupiah,” kata Bos Pon.
Ia juga menyinggung janji Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya menyatakan akan mengirim kapal pengangkut bantuan dari Malaysia ke Aceh. Hingga hampir satu bulan berlalu, janji tersebut belum terealisasi.
“Pak Tito bilang akan kirim kapal segera, tapi sampai sekarang belum ada ruang sedikit pun bagi kami untuk mengirim bantuan. Kami harap pemerintah tidak hanya berjanji,” ujarnya.
Abu Salam menilai pembentukan berbagai satuan tugas oleh pemerintah pusat hanya menjadi jalan menghindari penetapan status bencana nasional. Akibatnya, kebijakan anggaran dan mekanisme bantuan lintas negara menjadi tidak jelas.
Ia juga mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bencana ini sebagai “prioritas nasional”, padahal istilah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.
“Undang-undang hanya mengenal status bencana nasional dan daerah. Bukan prioritas nasional,” tegas Abu Salam.
Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan kondisi masih darurat. Sebanyak 238.627 jiwa masih mengungsi. Empat kabupaten di Aceh—Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya—masih memperpanjang status tanggap darurat karena wilayahnya terisolir dan akses darat lumpuh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bahkan telah memperpanjang status tanggap darurat untuk ketiga kalinya, terhitung 9 hingga 22 Januari 2026, karena keterbatasan distribusi logistik dan masih adanya kebutuhan layanan dasar.
Dalam pernyataannya, Abu Salam juga menyoroti peran penebangan liar dan perusakan hutan yang selama ini dibiarkan.
“Banjir ini bukan murka alam. Ini konsekuensi. Hutan gundul, sungai dirusak tambang ilegal. Hari ini rakyat membayar dengan nyawa mereka,” katanya.
Ia menegaskan, ketika hutan hilang dan sungai rusak, banjir bukan lagi bencana alam, melainkan bencana akibat keserakahan dan kegagalan negara melindungi lingkungan.
Abu Salam menyebut, sejak hari pertama bencana, pihaknya telah bergerak menyalurkan bantuan. Pada 29 November 2025, tim KPA Luwa Nanggroe mengirimkan bantuan darurat ke Aceh Utara, dan hingga kini telah menyalurkan sekitar 65 ton logistik ke berbagai wilayah terdampak.
“Kami bergerak sebelum negara sempat menoleh. Tapi kerusakan sebesar ini tidak bisa ditanggung rakyat sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, 500 ton bantuan masih tertahan di Malaysia. Karung beras, mie instan, selimut, dan kebutuhan pokok lain menunggu kapal yang tak kunjung datang.
“Rakyat Aceh tidak butuh pidato. Mereka butuh kapal. Mereka butuh bantuan,” ujar Abu Salam.
Ia menutup pernyataannya dengan satu pesan keras: setiap hari tanpa bantuan adalah hari di mana nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan, justru menjadi korban yang tidak perlu mati.
