Distribusi Dana KIP-Kuliah Dianggap Kerap Salah Sasaran, Mahasiswa Menuntut Perbaikan Sistem dan Regulasi
Salah seorang Mahasiswi mencoba akses situs beasiswa KIP-K.
Banda Aceh – Pujatv.com: Salah seorang selebgram yang merupakan mahasiswi Universitas Diponegoro penerima beasiswa kip-kuliah, Cantika Mutiara Johani atau kerap disapa Ija baru-baru ini mendapat kecaman dari netizen karena dianggap menyalahgunakan bantuan biaya pendidikan yang diperoleh melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Kecaman tersebut bermula dari tweet seorang pengguna di Twitter yang mempertanyakan kelayakan Ija sebagai penerima KIP-K namun terlihat sering menampilkan gaya hidup yang hedonistik melalui media sosialnya seperti memakai barang mewah berupa Iphone, Ipad, tas branded, outfit mahal, nongkrong di tempat hits, Traveling ke luar negeri, dan mempunyai pendapatan pribadi yang dianggap sangat mencukupi dari kerja sama brand dan endorsement. Akibat dari tweet tersebut, Ija dituntut oleh netizen untuk mengundurkan diri dan kini ia telah mengkonfirmasi bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari KIP-K.
Namun demikian, kasus yang dialami oleh ija hanyalah satu dari sekian banyak kasus serupa yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya oknum- oknum lain yang di “spill” atau di bongkar oleh netizen dengan kasus serupa setelah kasus Ija terkuak dan viral. Banyaknya penyalahgunaan dana bantuan dan alokasi yang tidak tepat sasaran ini diasumsikan oleh masyarakat dapat terjadi akibat proses komunikasi dan sistem alokasi dana yang buruk dari pihak yang berwenang atau dalam hal ini adalah pemerintah dan kemendikbudristek selaku penyelenggara program PIP.
Apabila ditelusuri lebih lanjut, kasus tersebut dapat terjadi akibat adanya kelalaian oleh pihak pemerintah dalam menangani dan memverifikasi kebenaran data pengajuan beasiswa KIP-K yang diajukan oleh calon penerima. Pasalnya, salah sasaran dari KIP-K ini disebabkan karena beberapa hal seperti manipulasi data, proses seleksi yang kurang maksimal, pemberian SKTM secara asal oleh pemerintah daerah, dan tidak adanya pengecekan berkala sebagai bentuk verifikasi awal dan lanjutan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Faktanya kasus seperti ini berawal dari kesalahan dari berbagai pihak, yaitu penerima, sistem administrasi pemerintah dan pihak Universitas yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pendidik dan pemantau. Pada dasarnya, masyarakat diharapkan menjungjung tinggi nilai kejujuran ketika mengajukan beasiswa KIP-K ini, masyarakat harus dan sangat dihimbau untuk tidak melakukan manipulasi data yang semata-mata dilakukan hanya menerima beasiswa dari pemerintah yang seharusnya lebih dibutuhkan oleh pihak yang lain yang memang menjadi visi dan misi beasiswa ini, karena pada dasarnya sumber KIP-K ini berasal dari APBN dan APBD yang seharusnya dapat dialokasikan dan diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan demikian, maka perlu adanya atensi dari pemerintah, masyarakat, dan setiap pihak yang terlibat untuk meminimalisir dan menyelesaikan isu ini, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah seperti:
– Mempertegas kebijakan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat terkait dengan syarat pendaftaran dan syarat selama menjadi penerima beasiswa, dan juga memberlakukan sanksi yang tegas seperti mencabut beasiswa dan menuntut pengembalian dana yang telah dikeluarkan sebesar dua kali lipat apabila ditemukan adanya kecurangan seperti manipulasi data atau pelanggaran lainnya.
– Bekerja sama dengan pihak universitas untuk Melakukan pengecekan secara berkala mengenai kondisi finansial para penerima KIPK, apakah penerima tersebut masih dalam kondisi yang membutuhkan atau tidak.
– Pemerintah juga perlu untuk melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan mengadakan mekanisme pengaduan/pelaporan yang mudah diakses, sehingga dapat membantu mengungkap kasus-kasus penyelewengan yang terjadi.
Sudah saatnya alokasi dana bantuan berupa beasiswa Kip-K ini diterima dan dirasakan oleh pihak yang memang berhak dan membutuhkan. Jangan sampai oknum yang licik dan tidak bertanggung jawab merenggut hak tersebut dengan cara yang curang hanya demi kepuasan diri sendiri, Oleh karena itu, sangat diharapkan agar masyarakat senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dan juga agar pemerintah dapat lebih tegas dan sigap dalam menyelesaikan isu-isu serupa agar kesejahteraan dalam masyarakat senantiasa meningkat. (*)
Artikel ini disusun oleh Mahasiswa Ilmu komunikasi universitas Syiah Kuala , Alya Rahma, Haris Putra Barona, Khazinatul Asyifa, Putri Nashuha.
