Foto : Indra Khaira Jaya, Kaper BPKP Aceh

BANDA ACEH – PUJATVACEH.COM – Tim auditor investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Aceh, terus mendalami dan melakukan audit investigasi terhadap dugaan korupsi pada pengadaan bebek petelur di Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Aceh Tenggara.

Pengadaan bebek petelur ini terjadi pada rentang waktu 2018 dan 2019 oleh Distan Aceh Tenggara dengan alokasi dana mencapai 12,9 milyar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Indra Khaira Jaya, Kepala BPKP Perwakilan Aceh mengungkapkan, adanya indikasi terjadinya mark up penggelembungan dari harga normal bebek petelur yang ada dipasaran.

“Kita lihat ya, ini dari jumlahnya mengungkapkan ada indikasi mark up, penggelembungan dari harga normal bebek petelur di pasaran” sebut Indra Khaira Jaya.

Kasus tersebut berawal saat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018 – 2019 mengucurkan dana hingga miliaran rupiah dari dana APBK yang bersumber dari dana dana alokasi umum untuk pengadaan 84.459 ekor bebek petelur yang di bagikan kepada 194 kelompok ternak, dengan pembagian masing-masing kelompok mendapat 500 ekor bebek petelur.

Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik telah memanggil saksi untuk dimintai keterangan, termasuk Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pengadaan bebek petelur.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments