ORMAWA IAIN Lhokseumawe Gelar Konferensi Pers dan Ancam Turunkan Massa Tolak Kenaikan PPN 12%
Lhokseumawe – Pujatv.com : Organisasi Mahasiswa (Ormawa) IAIN Lhokseumawe mengancam akan menurunkan sejumlah massa untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak Pertambahan nilai ( PPN) menjadi 12 %.
Hal ini disampaikan oleh Allam Thoriq selaku ketua DEMA IAIN Lhokseumawe saat menggelar konferensi pers di jibie kopi kota Lhokseumawe yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga Ormawa, serta sejumlah mahasiswa yang ikut menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Menurut Allam Thoriq kenaikan PPN sebesar 12% akan memberatkan masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah kebawah yang masih dalam kondisi ekonomi yang terbatas. “Kami melihat bahwa kenaikan PPN ini justru akan menambah beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Allam.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang masih belum sepenuhnya stabil. “Saat ini, banyak masyarakat yang mengandalkan usaha dagang untuk bertahan hidup. Jika PPN naik, harga barang dan jasa akan ikut naik juga , yang tentu saja akan membuat kehidupan semakin sulit bagi rakyat “tambahnya.
Sementara itu Ketua SEMA IAIN Lhokseumawe Muhammad Anil Alwi pada kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi dan kebijakan yang lebih pro-rakyat, yang tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan negara, namun juga memperhatikan daya beli masyarakat yang semakin menurun. “Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu Ormawa IAIN Lhokseumawe berencana menggelar aksi damai pada kamis 2 Januari 2025 yang direncanakan di DPRK kota Lhokseumawe, sebagai lanjutan dari penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN tersebut, aksi ini nantinya sebagai bukti bahwa Mahasiswa IAIN Lhokseumawe akan terus mengawal isu tersebut , baik melalui forum diskusi dan di media sosial sehingga aksi ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
