Banda Aceh – Pujatvaceh.com – Tahun 2019 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh berjumlah 1067 kasus, pada tahun 2020 dan 2021 angka tersebut alami penurunan 902 kasus dan 924, namun tahun 2022 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak kembali naik diangka 1.029 kasus, dan tahun 2023 mencapai 1098 kasus, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terdapat beberapa faktor, seperti rendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindari kekerasan seksual dan lain sebagainya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Meutia Juliana mengatakan selain kurangnya pengetahuan dan pendidikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya sering terjadi dengan orang terdekat.
“Dari 1.098 itu setiap orangnya bisa menerima 2 atau 3 kekerasan yang terjadi pada dirinya, bahwa angka bentuk kekerasannya justru akan lebih banyak dari kasus itu sendiri. Kalau untuk perempuan di KDRT yang sudah pasti diikuti kekerasan seksual dan di anak justru kekerasan seksual yang lebih banyak dibandingkan fisik atau pun psikisnya” tutur Meutia Juliana, Kadis DP3A.
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, pada kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Khairil mengatakan, untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelibatan Partai Politik.
Khairil menjelaskan dengan melibatkan Parpol, ini bisa menjadi ruang bagi politisi yang duduk di parlemen nantinya.
“Ini menjadi ruang bagi politisi yang duduk di parlemen terutama Partai Politik yang mengusung mereka memiliki pengetahuan dalam konteks melahirkan regulasi yang memberikan dampak serius terhadap penanganan kasus” kata Direktur Koalisi NGO HAM Aceh.
Sementara itu, juru bicara Partai Aceh Nurzahri yang ikut terlibat dalam kegiatan FGD tersebut berpendapat, kegiatan yang melibatkan parpol ini sangat baik, selain untuk menambah pengetahuan, para politisi juga bisa melihat sejauh mana sudah penerapan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kita juga kaget, ternyata selama ini kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak malah makin meningkat, kami para politisi tentunya sudah melakukan banyak upaya memberikan anggaran yang cukup membuat lembaga-lembaga yang memang konsen terhadap permasalahan perempuan dan anak, kita juga membuat regulasi” ucap Nurzahri, Jubir Partai Aceh.
harapannya, peserta dalam FGD yang mewakili Parpol, CSO, dan akademisi dapat memberikan kontribusi yang masif untuk melahirkan kertas kebijakan yang akan dilahirkan oleh NGO Ham kedepannya.
