Pemerintah Aceh Desak PT 66 Buka Jalan ke Dusun Bidari
Aceh Timur – Pujatv.com : Dua staf khusus Gubernur Aceh Mualem, Faisal Rizal dan Hendra Fauzi, kembali melakukan aksi lapangan dengan menembus Dusun Bidari, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, yang hingga kini masih terisolir dan belum bisa dilalui jalur darat secara maksimal.
Menggunakan mobil 4×4 dan sepeda motor dari komunitas Indra Makmu Trail Adventure Xpedition atau IM-TRAX Aceh Timur, rombongan harus melewati jalur ekstrem berupa jalan berlumpur, tanjakan curam, dan lintasan hutan demi memastikan kondisi langsung masyarakat di wilayah tersebut.
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah situasi bencana banjir yang memperparah keterisolasian warga Dusun Bidari.
Aksi lapangan ini menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam melihat langsung persoalan aksesibilitas yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan utama masyarakat setempat.
Selama ini, warga hanya mengandalkan jalur sungai menggunakan sampan kayu dari pusat Kecamatan Simpang Jernih dengan waktu tempuh sekitar dua jam. Sementara jika ingin ke pusat pemerintahan Aceh Timur di Idi Rayeuk, warga harus melintasi Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa dengan waktu tempuh delapan jam.
Sementara itu, jika akses jalur darat dibuka melalui Birem Bayeun, hanya membutuhkan waktu sekitar empat jam ke pusat pemerintahan.
Dalam peninjauan itu, staf khusus Gubernur Aceh menegaskan agar PT 66 selaku perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut harus menunjukkan komitmen nyatanya dalam membuka akses jalan dengan alat berat bagi warga, agar jalur darat kembali dapat dilalui.
Menurutnya, keberadaan perusahaan harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial, terlebih dalam kondisi darurat yang berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan keterisolasian Dusun Bidari dan mendorong seluruh pihak terkait, termasuk PT 66, agar bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membuka serta memperbaiki akses jalan demi kepentingan masyarakat.
