Banda Aceh – Pujatvaceh.com – Peringatan Hari Damai Aceh Ke-17 yang berlangsung di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh ditandai dengan pelepasan balon gas ke udara. Acara yang berlangsung di Taman PKA itu turut dihadiri oleh Wali Nanggroe Aceh (Malik Mahmud Al-Haytar), PJ Gubernur Aceh (Achmad Marzuki), Ketua KPA Pusat (Muzakir Manaf), Ketua BRA (Azhari Cage), Wamen ATR BPN (Raja Juli Antoni), mantan kombantan serta unsur Forkopimda Aceh.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, pada peringatan Hari Damai Aceh Ke-17 kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di 3 kabupaten di Provinsi Aceh.
Penyerahan sertifikat tersebut merupakan rangkaian pada kegiatan Hari Damai Aceh Ke-17, dan ada sekitar 2.800 hektar lahan yang diserahkan. Hal itu merupakan bentuk komitmen Kementrian ATR-BPN dalam memenuhi butir butir kesepahaman yang tertuang dalam MoU Helsinki.
“Kami terus melakukan redistribusi tanah kepada eks kombatan, tapol napol, dan para korban konflik yakni sebanyak 2800 hektar di tahun ini di 3 kabupaten di Aceh. Kami juga berharap ini menjadi salah satu fondasi yang kuat untuk mempererat rasa damai di Aceh,” ujar Raja Juli.
Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Azhari Cage menjelaskan, penyerahan sertifikat tanah kali ini diberikan terhadap mantan kombantan GAM, Tapol Napol dan masyarakat korban konflik. Sertifikat yang diserahkan itu juga bersifat komunal atau berkelompok untuk menghindari adanya jual beli nantinya.
“Pada hari yang mulia ini kita dapat membagikan 2.819 hektar untuk masyarakat, kedepannya kami harap ini terus berlanjut. Yang kita bagikan tadi dan sedang kita proses di kabupaten kota itu melingkupi 3 komponen yakni untuk eks kombatan, tapol-napol, dan masyarakat korban konflik,” ungkap Azhari.
Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar yang turut hadir dan menyaksikan penyerahan sertifikat tanah terhadap mantan kombatan berharap agar perdamaian ini dapat terus terjaga, dan Wali Nanggroe juga berpesan agar fokus pada pembangunan yang bersih.
“Yang paling penting kita terus menjaga perdamaian dan harus dilakukan pembangunan yang betul-betul bersih sesuai dengan kepentingan rakyat Aceh,” ucap Malik Mahmud Al-Haytar.
