Perkuat Mutu Pendidikan, Mendikdasmen Resmikan 28 Sekolah Hasil Revitalisasi di Banda Aceh
Banda Aceh – Pujatv.com Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 28 satuan pendidikan di Kota Banda Aceh sebagai bagian dari Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2025. Program ini menjadi langkah pemerintah dalam mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk bagi sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pada tahun 2025 terdapat 730 satuan pendidikan di Aceh yang mendapatkan program revitalisasi. Sementara pada tahun 2026, sebanyak 2.298 satuan pendidikan telah melalui proses verifikasi dan validasi dengan total anggaran mencapai Rp2,32 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan.
Khusus di Kota Banda Aceh, sebanyak 28 sekolah direvitalisasi menggunakan anggaran tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp35,35 miliar. Sedangkan pada tahun 2026, sebanyak 13 satuan pendidikan kembali masuk dalam program revitalisasi dengan total anggaran Rp11,58 miliar.
Abdul Mu’ti menjelaskan, pemerintah menetapkan tiga prioritas utama dalam program revitalisasi pendidikan tahun ini, yakni penanganan sekolah terdampak bencana hidrometeorologi, penguatan layanan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Selain pembangunan sarana fisik, pemerintah juga memberi perhatian terhadap penguatan layanan pendidikan khusus dan inklusif. Menurut Abdul Mu’ti, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak yang tinggal di wilayah terdampak bencana, daerah konflik, maupun kawasan 3T.
Pemerintah juga terus memperluas layanan pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa (SLB), pendidikan berbasis komunitas, serta pendidikan berbasis keluarga. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau anak-anak yang belum dapat mengakses pendidikan formal akibat keterbatasan jarak, kondisi ekonomi, maupun minimnya fasilitas pendidikan.
Meski demikian, Abdul Mu’ti mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, seperti keterbatasan tenaga pendidik, dukungan pendanaan, serta masih adanya stigma sosial yang menyebabkan sebagian anak berkebutuhan khusus belum memperoleh hak pendidikan secara optimal.
Melalui program revitalisasi ini, pemerintah berharap kualitas layanan pendidikan di Aceh terus meningkat sehingga seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi mereka secara maksimal.
