Dinilai Tidak Transparan: Anggaran Publikasi 1,6 M Kominfo Aceh Utara jadi sorotan.
Aceh Utara. Pujatv.com — Publik kali ini dikejutkan dugaan tidak adanya transparansi di Dinas Kominfo kabupaten Aceh Utara. Hal ini didasari pada informasi awal yang diberikan kepada sejumlah awak media bahwa jumlah anggaran hanya sekitar Rp.200.000.000, – untuk kerjasama media dan publikasi, Anggaran ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah media yang selama ini melakukan kerja Jurnalistik di wilayah Aceh Utara. Sehingga akibat informasi tersebut banyak media yang menunda mengajukan kerja sama publikasi.
Akan tetapi publik dan para pekerja pers kembali terkejut ternyata ada perbedaan besaran anggaran kerja sama media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Aceh Utara yang mencapai 1,6 miliar rupiah.Sebagaimana tercantum dalam informasi sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten tersebut.
Perbedaan angka yang mencolok dari informasi awal ini memicu kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan dan ditutupi sejak awal.
Sejumlah pihak menilai, besarnya anggaran tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, khususnya media yang diduga selama ini dekat dengan Dinas Kominfo, tentunya untuk mendapatkan paket kerja sama dalam bentuk advertorial.
Selain itu, muncul pula dugaan bahwa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kominfo Aceh Utara ikut bermain dengan memiliki kartu identitas media tertentu. Kartu pers tersebut diduga digunakan untuk memanfaatkan anggaran publikasi melalui kerja sama media yang dikelola secara internal, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dengan sejumlah media yang selama ini telah melakukan peliputan.
Menanggapi hal ini, pihak sekretaris dinas Kominfo kabupaten Aceh Utara Hamdani, memberikan penjelasan saat dikonfirmasi oleh Puja TV. Dirinya menyarankan agar media mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, seperti melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan mempelajari e-katalog.
“Silakan teman-teman media mengikuti SIRUP dan memahami e-katalog. Sampai saat ini belum ada nama media yang muncul seperti yang diduga publik,” bantah Hamdani.
Meski demikian, pernyataan Hamdani belum sepenuhnya meredakan pertanyaan publik. Publik berharap adanya audit terbuka dan transparansi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran publikasi di Kominfo Aceh Utara, mulai dari perencanaan hingga implementasi guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas publik Aceh , dan diharapkan pihak berwenang dapat segera melakukan pengawasan mendalam untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dari perbedaan informasi awal dan fakta di website LPSE.
