Blok Masela Diresmikan, Perbandingan dengan Blok Andaman Kembali Jadi Sorotan di Aceh
Lhokseumawe – Pujatv.com Peresmian groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela oleh Presiden Prabowo Subianto memunculkan kembali perbincangan mengenai pengelolaan proyek migas di Aceh, khususnya Blok Andaman. Sejumlah kalangan menilai terdapat perbedaan pendekatan pemerintah terhadap kedua proyek tersebut, terutama terkait skema pemanfaatan gas, pembangunan infrastruktur, serta potensi manfaat ekonomi bagi daerah.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis (16/7/2026). Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp355 triliun itu diproyeksikan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, menyalurkan gas domestik sebesar 150 MMSCFD, serta menghasilkan 35.000 barel kondensat per hari. Selain memperkuat ketahanan energi nasional, proyek tersebut juga menjadi fasilitas LNG pertama di Indonesia yang mengintegrasikan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung transisi energi rendah karbon.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam proyek tersebut, pemerintah diperkirakan memperoleh porsi penerimaan negara (government take) sedikitnya 50 persen. Selama masa operasi hingga 2055, proyek ini diproyeksikan menghasilkan penerimaan negara sekitar 37,85 miliar dolar AS, ditambah penerimaan pajak tidak langsung sebesar 6,43 miliar dolar AS. Pemerintah juga menetapkan minimal 60 persen produksi gas dialokasikan untuk kebutuhan domestik, sementara sisanya dapat diekspor. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri nasional dan membuka lapangan kerja baru.
Di sisi lain, pengelolaan Blok South Andaman, khususnya Lapangan Tangkulo, kembali menjadi sorotan di Aceh. Dalam beberapa waktu terakhir berkembang kritik terhadap skema bagi hasil dan konsep pengembangan proyek yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi daerah. Narasi yang berkembang di Aceh menyebut pemerintah pusat hanya memperoleh porsi tertentu dari kontrak yang berlaku, sehingga bagian yang diterima Aceh melalui mekanisme dana bagi hasil juga dinilai relatif kecil. Selain itu, rencana pembangunan pipa gas ke daratan disebut tidak lagi menjadi prioritas karena pertimbangan efisiensi biaya dan daya saing harga gas.
Perbedaan kebijakan tersebut memunculkan harapan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pengembangan Blok Andaman. Gubernur Aceh Muzakir Manaf diketahui telah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang berisi permohonan peninjauan kembali skema pengembangan proyek, termasuk usulan agar fasilitas pengolahan gas dibangun di daratan Aceh sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pengembangan industri hilir dan penyerapan tenaga kerja.
Perbandingan antara Blok Masela dan Blok Andaman kini menjadi perhatian publik Aceh. Sejumlah pihak berharap pemerintah pusat dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan yang diterapkan pada masing-masing proyek, sekaligus memastikan pengelolaan sumber daya alam mampu memberikan manfaat yang adil bagi negara, investor, dan masyarakat di daerah penghasil.
