Aceh Barat – Pujatvaceh.com – Menolak penundaan pemilu tahun 2024 serta memprotes kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan BBM. Ratusan mahasiswa, OKP dan Ormas yang tergabung dalam aliansi gempur. melancarkan aksi demontrasi di bundaran simpang pelor, depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
Massa yang berjumlah hampir lima ratusan itu, melancarkan aksi untuk menolak kebijakan Prisiden Joko Widodo, yang dinilai sangat merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat. Aksi serentak tersebut juga diakukan di sejumlah daerah di Indonesia.
Meski sedang berpuasa dan berpanasan di bawah teriknya matahari, namun tidak menyurutkan semangat kaum intelektual muda ini untuk menggelar aksi. Para demontran menyampaikan aspirasi dengan berorasi secara bergantian, serta membentangkan sejumlah karton dan spanduk yang bertuliskan bebagai tuntutan dan kencaman terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Adapun sejumlah tuntutan mahasiswa diantaranya, menolak penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode, memprotes kenaikan harga bahan pokok, BBM dan LPG. Menolak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN, mendesak DPRA untuk segera merevisi qanun jinayat dan mengesahkan qanun pertanahan.
“Tidak ada dalil-dalil yang positif yang diberikan oleh pemerintah pada hari ini terkait dengan kenaikan harga-harga, belum lagi hari ini sama-sama kita ketahui urgentsi apa sehingga hari ini BBM dan PPN itu dinaikkan. Kami mendesak poin kami untuk direalisasikan“ ujar Mullah Oges, Koordinator Aksi.
Sementara itu, kedatangan ratusan massa tersebut disambut langsung oleh tiga pimpinan DPRK dan tiga anggota lainya, yang ikut bergabung bersama peserta aksi untuk mendukung anspirasi dan tuntutan mahasiswa. Seluruh tuntutan aksi, direspon dengan baik oleh DPRK Aceh Barat, selain perwakilan organisasi mahasiswa, tiga pimpinan DPRK juga ikut menandatangani petisi yang diajukan massa, dan pihaknya berjanji akan segera merekomendasikan ke DPR Aceh serta DPR-RI.
“Saya sendiri pun menolak karena tidak diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kecuali diamandemenkan undang-undang itu baru bisa. Namun ini ada beberapa toko atau pimpinan partai yang menyatakan bahwa pemilu ditunda saya kira dia sudah pikun“ kata Ramli, SE, Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat.
Aksi yang berjalan damai tersebut, mendapat pengamanan ketat dari pihak Polres Aceh Barat, karena ramainya para demontran yang datang, petugas terpaksa mengalihkan akses lalu lintas. untuk menghindari terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalulintas.
