MaTA : Polda Aceh Harus Tuntaskan Kasus Pembagunan Pengendalian Banjir Krueng Buloh Aceh Utara dan Krueng Nalan Bireuen
Banda Aceh – Pujatvaceh.com: Pada Tahun 2022, melalui Dinas Pengairan Aceh membangun saluran insfrastruktur pengedalian banjir di krueng buloh Aceh Utara dan Krueng Nalan di kabupaten Biereun.
untuk pembangunan krueng buloh dengan nilai kontrak mencapai 7.680.140.464. kemudian terjadi perubahan kontrak sehingga naik menjadi, 8.448.154.000. yang dikerjakan oleh perusahaan CV. Asfar Raya.
kemudian pada pembangunan pengendalian banjir Krung Nalan di Kabupaten Biereun dengan nilai kontrak 6.462.379.000 yang dikerjakan oleh PT. Traya Anggun Permai.
berdasarkan monitoring kami dan penelusuran pada dua unit pembangunan tersebut, kedua pembangunan tersebut dikerjakan oleh orang yang sama dan beda perusahaannya saja. saat ini, pembagunan pengendalian banjir tersebut dalam penyelidikan Polda Aceh.
Kasus ini sudah masuk lidik selama 8 bulan, pembagunan tersebut potensi terjadi tidak sesuai spek atas pembangunan dan kuat dugaan terjadi korupsi. pihak polda juga sudah pernah mengandeng ahli kontruksi/fisik ke lapangan dan banyak permasalahan yang ditemukan pada saat itu. dan saat ini pihak polda sudah memintak ke BPKP Aceh untuk melakukan audit kerugian atas pembangunan yang di maksud. oleh karna itu, MaTA memintak ke pada Polda Aceh untuk mengusut kasus pembangunan tersebut secara konsisten sehingga ada kepastian hukum. karena bukan potensi korupsi saja akan tetapi dampak kerugian secara sosial bagi warga sangat besar apa bila kontruksi yang dibangun tidak sesuai secara spek, warga merasa lega dan bebas atas ancaman banjir ketika kedua lokasi tersebut dibangun oleh pemerintah. akan tetapi ketika pelaksanaan terjadi pembangunan yang tidak kokoh maka menjadi kecewa karna tidak sesuai tujuan awal perencanaan untuk pengendalian banjir. tapi kalau di bangun hanya untuk kepentingan “tertentu” dan warga hanya dijadikan sebagai objek atas pembagunan tersebut maka kejahatan telah terjadi disana.
Oleh karna itu MaTA meminta secara tegas kepada BPKP untuk mempercepat hasil audit sehingga pengusutan atas pembagunan tersebut dapat berjalan sesuai harapan publik. Berdasarkan penelusuran kami, polda sudah tiga bulan memintak audit kerugian ke BPKP dan bagaimana perkembangannya. transparansi dan akuntabilitas atas penanganan kasus ini menjadi penting sehingga ada kepastian hukum dan siapa pun yang di duga terlibat atau menerima hasil korupsi atas kejahatan yang telah dilakukan menerima patut negara memberi efek jera. MaTA kosisten mengawal pengusutan kasus ini dan kita tidak mau penegakan hukum atas kasus korupsi di cawe cawe tanpa ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi warga penerima mafaat atas pembangunan tersebut.(*)
